Analisis E-Government Beserta Contoh Master Plan TIK

Pengenalan

 E-Government secara definisi tidak lain merupakan penggunaaan teknologi informasi dan komunikasi seperti misalnya Internet untuk meningkatkan knerja proses pemerintahan. Prinsip 3-government sendiri bukanlah hal yang baru. Pemerintah merupakan pengguna-pengguna pertama komputer kalau melihat dari sejarah perkembangannya. Akan tetapi dengan proliferasi Internet, yang secara efektif mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi hal ini dapat dilakukan dengan lebih efektif. Prinsip e-government sendiri menjanjikan terbentuknya administrasi pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan transparan serta sah, selain itu e-government juga telah berperan menciptakan terbentuknya pasar barang dan jasa yang berkembang pesat, dan berbagai macam kesempatan-kesempatan bisnis yang baru

Di mata beberapa orang, e-government bisa saja tampak semata-mata sebagai upaya mengembangkan aplikasi niaga e-commerce dari sektor swasta ke sektor publik/pemerintah. Ada betulnya juga anggapan ini, sebab seperti yang kita ketahui e-commerce merupakan pemasaran dan penjualan barang dan jasa melalui Internet. Oleh kare institusi pemerintah juga mengambil peran dalam aktivitas pemasaran dan penjualan sebagai pembeli dan penjual, tidaklah salah apabila orang menganggap bahwa e-government hanyalah pengaplikasian e-commerce di sektor publik, sebab tidak dapat disanggah tentunya bahwa pemerintah juga melaksanakan bisnis

Akan tetapi tetap saja tidak dapat dipungkiri bahwa e-commerce bukanlah inti tujuan dari e-government. Sebab, tugas inti dari pemerintah adalah untuk mengelola institusi negara, dan meregulasi masyarakat, bukan pemasaran dan penjualan, apalagi keuntungan. Di dalam demorasi-demokrasi modern, kekuasaan dibagi menjadi cabang legislatif, eksekutif dan yudisial. Cabang legislatif bertanggung jawab membuat undang-undang, cabang eksekutif berfungsi melaksanakan kebijakan dan penegakan hukum, sedangkan cabang yudisial befungsi menyelesaikan konflik legal. E-government adalah mengenai bagaimana caranya meningkatkan performa cabang-cabang pemrintahan ini, bukan hanya administrasi pu

blik dalam arti sempit

New Public Mangement (Manajemen Publik baru) merupakan salah satu teori mengenai bahgaimana mereformasi pemerintah dengan menggantikan struktur organisasi hirarkis yang kaku dengan jaringan unit-unit organisatoris yang lebih dinamis; menggantikan praktek-praktek pengambilan keputusan topdown yang cenderung otoriter dengan kebijakan dengan pendekatan yang lebih berdasarkan konsensus yang memfasilitasi partisipasi sebanyak mungkin stakeholder, khususnya warga negara biasa; mengadopsi perilaku yang lebih customer-oriented terhadap pelayanan publik; dan mengaplikasikan prinsip-prinsip pasar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

E-government mempopulerkan teori Manajemen Publik Baru. Sebab, teknologi informasi dan komunikasi menyediakan infrastruktur dan peralatan piranti lunak yang dibutuhkan untuk mengkolaborasikan secara efektif jaringan-jaringan unit pemerintahan yang lebih kecil. Merebaknya teknologi ini di kalangan institusi pemerintahan cenderung membawa ke arah reformasi institusional secara alami, sejak sulit unuk mempertahankan jaringan komunikasi dan kendali yang sangat hirarkis apabila setiap pegawai negeri dapat bekerja sama dengan efisien dan secara langsung dengan siapapun it lewat Internet

Orthogonal to the division of power among the branches of government is the hierarchical organisation of supranational (eg, European), national, regional and local governments bounded by geographical territory. Information and communication technology creates a ‘new accessibility’, overcoming temporal, geographical and organisational boundaries. Thus e-government can facilitate new forms of collaboration among governments which cut across and diminish such boundaries. The EuroCities project is an example. Perhaps in the long term e-government will help to strengthen the identification of citizens with Europe.

Sejajar dengan perkembangan TI, transformasi entitas-entitas politik Supranasional (Uni Eropa,ASEAN) dengan pemerintah-pemerintah nasional, regional, dan lokal yang terikat wilayah geografis. TI menciptakan kemudahan akses yang tidak pernah ada sebelumnya, melampaui batasan temporal, geografis, dan organisatoris. E-government mampu memfasilitasi bentuk-bentuk baru kolaborasi antar pemerintah yang lebih efisien. Proyek EuroCities di Uni Eropa merupakan contoh penggunaan E-government dalam skala supranasional.

Wilayah Wilayah Transformasi E-Government

Definisi-definisi diatas melingkupi 3 w

ilayah transformasi kritis dari e-government (Hirst dan Norton, 1998):

• ·         Internal

Merujuk kepada penggunaan TIK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitias dari fungsi-fungsi internal dan proses-proses pemerintahan dengan menghubungkan departemen-departemen pemerintah yang berbeda. Oleh karenanaya informasi dapat mengalir dengan lebih cepat, mengurangi waktu pemrosesan, paperwork, dan menghaous prosedur-prosedur penyetujuan yang panjang, birokratik, dan tidak efisien. Penggunaan jaringan internet diantara departemen-departemen aparatus negara meningkat efisiensi internal dengan cara mengurangi waktu dalam menggunakan, menyimpan, dan mengumpulkan data, selain itu juga ada pengurangan biaya tenaga kerja, biaya penanganan informasi, meningkat pula kecepatan dan akurasi pemrosesan tugas.

• ·         External

TIK membuka kesempata-kesempatan baru bagi pemeritnah untuk menjadi lebih transparan terhadap bisnis dan masyarakat, dengan memberi akses informasi yang lebih leluasa dan bervariasi yang dihasilkan pemerintah. TIK juga meciptakan banyak kesempatan baru bagi kerjasama dan kolaborasi antar institusi-institusi pemerintah yang berbeda. E-government tidak hanya mengkaburkan batasan birokratik antar agensi pemerintah, melainkan juga antara pemerintah dan pihak non-pemerintah.

• ·         Relasional

Pengadopsian e-government memungkinkan perubahan fundamental yang mengubah relasi atara masyarakat dan negara, antar-negara, dengan implikasi yang besar terhadap proses demokratik dan struktur pemerintahan. Integrasi vertikal dan horizontal dapat direalisasi, sehingga memungkinkan integrasi layanan dan informasi dari berbagai agensi pemerintah untuk membantu masyarakat dan stakeholder-stakeholder lain untuk mendapatkan layanan yang memuaskan. Fountain(2001) menggunakan konsep “virtual state”, yakni entitas pemerintahan yang diorganisir dengan “agensi virtual, silang-agensi, jaringan publik-swasta yang struktur dan kapasitasnya tergantung pada Internet.

Taksonomi E-Government

Menurut Backus, “ketiga target utama yang dapat dibedakan di dalam konsep e-government adalah pemerintah, warga negara, dan pihak-pihak bisnis atau kelompok kepentingan”. Objektif strategis eksternal berfokus pada warga negra dan pihak bisnis/kelompok kepentingan. Objektif internal adala pemerintah sendiri” (Backus, 2001). Dalam perkembangan yang lebih lanjut, masuk lagi satu tipe – Pemerintah ke Konstituen (e-democracy). Berikut taksonomi relasi target dalam e-government :

• ·         G2C (Government to Citizen) - Aktivitas G2C merujuk kepada bagaimana pemerintah menyediakan akses informasi dan pelayanan publik kepada masyarakat. Aplikasi G2C memungkinkan warga negara untuk bertanya dan mendapat jawaban dari institusi pemerintah, mendata pajak penghasilan, membayar pajak, memperbaharui SIM, membayar denda, mengubah alamat dan KTP, dan urusan administratif lainnya

• ·         G2B (Government to Business) - Dalam G2B, pemerintah berurusan dengan badan-badan usaha swasta menggunakan internet dan TIK lainnya. G2B mengenal 2 tipe interaksi dan transaksi 2 jalur : Government to Business, dan Business to Government(B2G). B2G merujuk kepada bagaimana perusahaan swasta menjual produk dan layanan jasa kepada pemerintah. Sedangkan G2B berkaitan dengan e-procurement dan pelelangan surplus pemerintah. Pemrintah membeli MRO (Maintenance, Repairs, and Operations) dan material lainnya dari supplier. Sistem ini biasa dilaksanakan dengan cara tender berupa lelang terbalik (pembeli yang menawar). Salah contoh penerapat B2G dapat dilihat dari pemerintah Hong Kong. Proyek-proyek utama dalam pemerintahan Hong Kong antara lain : skema Electronic Service Delivery (ESD), Interactive Government Service Directory (IGSD), Sistem Tender Elektronik, HKSAR Information Centre (memungkinkan orang melihat berita, notifikasi pemerintah, informasi mengenai aktifitas kebudayaan dan hiburan dan banyak lainnya). Proyek ESD sendiri digunakan oleh Pemerintah Hong Kong untuk menyediakan 38 tipe pelayanan publik yang berbeda melalui 11 agensi – Kementrian Transportasi, Imigrasi, Asosiasi Turis, Kementrian Tenaga Kerja, Kementian Kesejahteraan Rakyat, Kementrian PenerimaanNegara, KPU,Kementrian Perdagangan dan Industri, Kementrian Perbendaharaan Negara, Kementerian Rating dan Penilaian, serta Komisi Teknologi dan Inovasi. Dalam beberapa contoh lain, pengadaan material bagi rumah sakit pemerintah dan dan sekolah negeri juga dilakukan secara online. Banyak pula institusi pemerintah yang melakukan pelelangan material surplus dan pengadaan peralatan dan perlengkapan secara online, dari kendaraan hingga real estate. Contoh yang sering dijadikan model adalah US Generals Services Administration (GSA) yang meluncurkan situs lelang properti online www.auctionrp.com, dimana pelelangan untuk surplus dan barang sitaan pemerintah dilaksanakan. Dilain bidang, pendataan pajak secara elektronik kini telah dilakukan di lebih dari 100 negara, dari Finlandia ke Thailand, ke AS. Bahkan pajak penjualan dan pertambahan nilai sekalipun sudah seringkali dibayar secara online.

• ·         G2G (Government to Government) - G2G berhubungan dengan aktivitas yang mengambil lingkup antara berbagai organisasi/agensi pemerintha yang berbeda. Banyak dari aktivitas ini dibidik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas total dari operasi-operasi pemerintah. Contoh di Amerika Serikat adalah Intelink (semacam internet yang membawa informasi rahasia yang dibagikan kepada berbagai organisasi Intelijen Negara), Institusi yang berbeda juga dapat mengakses data karyawan pemerintah di institusi yang berbeda pula untuk membantu kerjasama antar institusi.

• ·         Government to Constituents (Pemerintah ke Konstituen/e-democracy) - E-democracy merujuk kepada aktivitas online dari pmerintah, anggota dewan, parpol, dan warga negara dalam konteks proses demokratik. Hal ini termasuk diskusi politik atau topik yang kontroversial, serta konsultasi online dari wakil rakyat kepada konstituen mereka. E-democracy melingkupi electronic engagement (e-engagement) artinya mengajak partisipasi publik dalam proses penentuan kebijakan melalui jaringan elektronik, electronic consultation (e-consultation) yang merujuk kepada interaksi antar pegawai negeri dengan warga negara dan pihak-pihak berkepentingan, serta electronic controllership (e-controllership) yang terdiri dari kemampuan untuk mengatur biaya, kinerja, dan pelayanan organisasi secara elektronik(Riley, 2003).

Untuk memberikan asesmen terhadap status e-government, ada beberapa indeks yang telah dikembangkan. Salah satunya adalah Indeks yang diciptakan oleh Divisi Ekonomi Publik dan Administrasi Publik PBB. Indeks ini merupakan indikator kemajuan negara-negara di dalam PBB dalam mengimplementasikan pelayan-pelayanan e-government. Beberapa parameter dan faktor-faktor digunakan dalam pertimbangan penilaian. Beberapa parameter yang digunakan antara lain adalah keberadaan penetrasi web (mengindikasikan tahap-tahap website-website pemerintah), adanya infrastruktur-infrastruktur telekomunikasi yang menentukan kapasitas TI pemerintah (indikatornya adalah jumlah host internet per 10.000 orang, persentase warga negara yang mengakses internet, serta jumlah PC, kabel telepon, jumlah mobile phone, dan televisi per 1000 orang), serta keberadaan SDM yang mencukupi (diukur menggunakan Indeks Perkembangan Manusia UNDP, Indeks Akses Informasi, serta rasio populasi urban dan rural)

Dengan ini dapat disusun domain-domain e-government yang saling tumpang tindih:

• ·         E-Administration - Automasi dan komputerisasi tugas-tugas administratif dan realisasi koneksi strategis antara proses-proses internal , departemen, dan fungsionaris

• ·         E-Citizens, dan E-Services - Untuk merealisasi koneksi dan hubungan antara pemerintah dan warga individu untuk memberikan layanan terautomasi

• ·         E-Society - Memungkinkan hubungan dan interaksi yang melampaui batasan hirarkis din birokratis antara agensi publik, sektor swasta, dan masyarakat sipil secara umum

Ketiga aplikasi domain diatas saling tumpang tindih dan e-government dapat ditemukan do daerah tumpang-tindih antar ketiga domain aplikasi tersebut, mendemonstrasikan kompleksitas, dan heterogenitas yang harus ditangani untuk memastikan kesuksesan e-government.

Keuntungan Penerapan E-Government

Tujuan akhir dari e-government adalah untuk memungkinkan pemerintah agar mampu menawarkan lebih panya portfolio pelayanan publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif biaya. Ini meningkatkan transparansi pemerintah karena hal tersebut memungkinkan publik untuk menerima informasi mengenai apa yang dikerjakan pemerintah dan kebijakan apa yang berusaha diimplementasikan

Keuntungan utama saat mengimplementasi e-government adalah peningkatan efisiensi dibandingkan sistem sekarang (Paper based System). Hal ini kemudian akan mengembalikan nilai investasi uang dan waktu yang dipakai. Pengenalan e-government juga akan memfasilitasi komunikasi yang leboh baik antara pemerintah dan bisnis. Contoh : E-procurement memfasilitasi komunikasi G2G dan B2B ; hal ini akan memberikan kesempatan bagi usaha-usaha kecil untuk ikut berkompetisi mendapat kontrak pemerintah bersama dengan perusahaan besar, dengan demikian terciptalah pasar yang terbuka dan ekonomi yang lebih kuat. Bisnis dan masyarakat dapat menerima informasi dengan kecepatan yang lebih tinggi dimanapun dan kapanpun.

Masyarakat yang bergerak ke arah koneksi mobile dan kapabilitas layanan e-government yang memberi akses kepada masyarakat tanpa pandang ruang danw aktu di dalam negara membawa potensi terbesar dalam bentuk modal teknologi, apalagi di era yang telah memasuki revolusi industri keempat.

Manfaat yang dapat diantisipasi dari e-government dari bidang kesejahteraan publik dan birokratis antara lain :

• ·         Pelayanan yang lebih efisien dan meningkat kualitasnya
• ·         Aksesibilitas layanan publik yang lebih baik
• ·         Transparansi dan akuntabilitas yang tinggi

 Keuntungan yang dipastikan dengan pengaplikasian e-government di negara-negara berkembang tetaplah sama dengan yang didapat di negara-negara maju. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa untuk negara berkembang banya keuntungan potensial e-government yang tidak dinikmati akibat penggunaan terbatas e-government.
 

Potensi keuntungan yang didepat dari implementasi e-government bisa didapatkan secara maksimum apabila investasi dan infrastruktu TI yang digunakan memadai, diperlukan pula kemampuan pengoperasian TI yang cukup diantara aktor-aktor pengguna e-government.

Penetrasi e-government di populasi suatu negara akan menjadi faktor utama peningkatan efisiensi kerja dari sektor swasta dan sektor publik. Keberadaan e-government sangatlah mengifisiensikan proses bisnis dan pemerintahan

Analisa lebih lanjut menunjukkan beberapa kesempatan-kesempatan keuntungan yang dapat dicapai oleh e-government. 

• ·         Cost Reduction and Efficiency Gains - Penelitian mengenai implementasi e-governmetn telah memverifikasi potensi-potensi besar untuk kontribusi naiknya efisiensi dan pengurangan biaya bagi sektor publik dan sektor swasta terutama bagi sektor publik di bidang administrasi. Terlebih lagi, keuntungan-keuntungan ini menyusun salah satu aspek utama inisiatif e-government. Memberikan layanan secara online mengurangi biaya pemrosesan secara substansial. Aplikasi TI dengan tepat juga terbukti mengurangi inefisiensi dalam proses pemerintahan, dengan memungkinkan sharing file dan data diseluruh departemen pemerintah, dengan demikian berkontribusi langsung pada penghapusan kesalahan dari prosedur manual, dan mengurangi waktu transaksi. Efisiensi juga dicapai dengan menyederhanakan proses internal, dengan cata memungkinkan terjadinya pengambilan keputusan yang lebih cepat dengan informasi yang lebih efektif

• ·         Quality of Service Delivery to Businesses and Customers - Dalam model tradisional delivery layanan publik, proseudernya seringkali lama memakan waktu, dan kurang transparan. Perusahaan yang ingin mengambil lisensi atau perizinan harus mengunjungi dan mengurus proses di kantor-kantor yang berbeda dan menghabiskan waktu yang cukup signifikan. Apabila seorang penduduk ingin mendapatkan dokumen resmi atau perizinan tertentu, maka ia harus menyelesaikan proses pengurusan di kantor pusat departemen pemerintah, pergi ke kantor-kantor yang berbeda dan menghabiskan banyak waktu hanya untuk pelayanan yang sederhanan. Konsekuensinya adalah tingginya biaya dan ketidakpuasan masyarakat dan swasta. Inisiatif e-government dilain pihak, dengan meletakkan layanan pemerintah secara online, sangata mengurangi proses birokrasi dengan pelayanan yang tak pandang waktu, transaksi yang nyaman dan cepat, dan secara langsung meningkatkan kualitas layananan dari segi waktu, konten, dan aksesibilitas

• ·         Transparency, Anticorruption and Accountability - E-government membantu meningkatkan transparansi dari proses pengambilan keputusan. Dalam banya kasus e-government menawarkan banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan, dengan memungkinkan mereka untuk memberi ide dan saran dalam forum dan komunitas online.

• ·       Increase the Capacity of Government - Penggunaan TI untuk reorganisasi transaksi dan komunikasi administrasi internal memungkinkan alur informasi yang mudah dan menawarkan kesempatan yang cukup signigkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah. Intranet memungkinkan departemen-departemen yag berbeda untuk berbagi database pelanggan dan berbagi skill dan kapabilitas anggota masing-masing untuk penyelesaian masalah. Fasilitas ini akan menciptakan alur transfer informasi yang lebih cepat, penyediaan barang dan jasa yang lebih murah, proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih baik, serta menghapus paperwork bottleneck. Sistem-sistem yang dibasiskan pada knowledge dan keahlian membantu menciptakan proses dan guideline yang lebih responsif. Pendekatan ini memastiman keuntungan bagi bisnis, baik untuk pelanggan dari layanan pemerintah dan penyedia barang dan jasa bagi pemerintah. Ditambah lagi hal ini memastika keuntungan bagi pemerintah dalam bentuk pengurangan biaya dan pengeluaran, yang kemudian dapat memfasilitasi pengurangan pajak

• ·   Network and Community Creation - TI menekankan kesempatan penciptaan jaringan dan komunitas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, inisiatif e-government membutuhkan jaringan kompleks interrelasi antar pemerintah, pelanggan, bisnis, dan karyawan serta departemen-departemen negara lainnya. Terlebih lagi lagi sifat dan fungsi e-government membutuhkan pendekatan jaringan yang mengumpulkan bersama kemampuan, teknologi, informasi dan pengetahuan yang bersifat interdisiplin di kalangan agensi-agensi pemerintahan. Kebutuhan pembelajaran dan pelatihan merupakan salah satu contoh dimanan harus ada kerjasama dari antara departemen pemerintah dan perguruan tinggi atau institut penelitian. Layanan yang terintefrasi menciptakan jaringan relasi yang besar dan beragam. Realisasi sukses dan difusi TI di sektor publik memerlukan proses dinamis, kolektif dan multidisiplin. Dilain hal e-government memungkinkan inisiatif pembentukan komunitas, memeri masyarakat dan bisnis kemungkinan untuk berpartisipasi dalam forum-forum dan proses pengambilan keputusan, berkontribusi aktif bagi berbagai diskusi politik dan pemerintahan.

• ·        Improve the Quality of Decision Making - Pembentukan komunitas,forum, interaksi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berkontribusi sangat besar dalam proses pengambilan keputusan. Dengan cara partisipasi aktif dalama diskusi pemerintah dan politik. Warga negara dapat menyumbang ide dan berbagi pengetahuan dan informasi. Hal ini membantu terbangunnya rasa percaya terhadap institusi pemerintah dan meningkatkan relasi pemerintah dan rakyat. Memperhitungkan warga negara sebagai pelanggan pemerintah, mendengarakan dan memahami kebutuhan masing masing warga negara, merupakan titik esensial dari pengambilan keputusan yang lebih baik. Penggunaan data dan informasi yangdibagi bersama di kalangan departemen dan agensi pemerintah menawarkan kemungkinan untuk membuat keputusan secara cepat dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Namun, peningkatan kecepatan dan kualitas dari pengambilan keputusan sangat bergantung pada keinginan pemerintah untuk mendapatkan empowerment berupa informasi baru, kapabilitas staf untuk memproses informasi dalam jumlah besar, dan nilai-nilai budaya yang  ada serta juga motifasi pemerintah untuk mengganti model administrasi publik hirarkis, merupaan kunci menuju model yang lebih fleksibel dan desentralis.

• ·         Promote the Use of IT in Other Sectors of the Society - Interaksi terus menerus dan komunikasi lebih lanjut antara pemrintah dan stakeholder, berkontribusi terhadap terciptanya kesdaran dini akan potensi kontribusi TI terhadap aktivitas komunitas lokal. Dengan cara ini e-government memainkan peran vital, tidak hanya dalam memfasilitasi inisiatif pasar melainkan juga menginisiasi proses pembangunan kapabilitas dan mengkoordinasi sejumlah besar stakeholder yang tertarik. Faktanya adalah bahwa keuntungan utama dari inisiatif e-government terdiri dari promoso penggunaan peralatan dan aplikasi TI.

• Tantangan – Tantangan Implementasi E-Government  - Meski E-Government telah menjadi alat yang kuat untuk memodernisasi pemerintahan dan mencapai target-target yang diatur dalam agenda reformasi pemerintah, implementasinya telah memunculkan beberapa tantangan, baik dari internal maupun eksternal bagi negara-negara yang berkomitmen mencapai manfaatnya.

Kesulitan utama adalah ketidakmerataan akses publik ke internet, serta kurangnya reliabilitas informasi web, ditambah lagi adanya agenda-agenda pihak tertenu yang seringkali berusaha mempengaruhi dan membiaskan opini publik. Disinformasi merupakan bahaya yang sangat laten apabila SDM tidak terlatih dalam menentukan informasi 

Secara singkat beberapa tantangan implementasi e-government dapat diidentifikasi sebagai berikut antara lain :

• ·         Halangan Eksternal - Bagi kerangka kerja pemerintah yang memungkinkan e-government penghalang-penghalang eksternal ini tidak dapat dipecahkan oleh agensi-agensi individual sendiri, melainkan dibutuhkan upaya bersama dari  dari aktor-aktor lain (Pemerintah Pusat). Hasil dari penghalang penghalang ini dapat menyebabakan ketidakmampuan untuk mencapai implementasi penuh e-government. Contoh penghalang eksternal antara lain:

o   Regulasi dan Legislasi

o   Penghalang Finansial

o   Digital Divide

• ·       Rencana Implementasi Yang Kurang Jelas - Tidak adanya ekivalensi antara proses digital dan hitam diatas putih seringkali menghambat.e-government.

• ·       Budgetary Constraints - Tidak dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur e-government membutuhkan pendanaan dan investasi pemerintah yang sangat besar. Mengingat bahwa pemerintah masih seringkali menggunakan model hirarki prioritas yang tidak menempatkan e-government dalam peringkat yang tidak terlalu dominan, pembangunan infrastruktur TI tentunya tidak akan mudah dan akan mengalam setback yang signifikan.

Terkhususnya untuk negara-negara berkembang ada fitur-fitur tertentu yang mempersulit implementasi e-government secara cepat, hal ini disebabkan oleh karakteristik dari negara berkembang itu sendiri seperti contohnya :

• ·         Biaya upah tenaga kerja yang rendah namun biaya TI yang tinggi

• ·         Kurangnya volume transaksi dimana biaya dapat disebar merata

• ·         Tingkat kegagalan program e-government yang tinggi, biaya yang harusnya diperhitungkan untuk cost-benefit accounting berubah menjadi failure cost.

• ·         Kebutuhan layanan e-government untuk dijalankan paralel dengan saluran postal dan telepon untuk menjembatan digital divide dan menghindari eksklusi beberapa segmen besar dari masyarakat dari akses layanan pemerintah, sehingga layanan publik e-government direlokasi menjadi suplemen sekunder bukannya substitusi untuk saluran layanan lain.

 

 

Apakah ini berarti bahwa e-government merupakan program yang tidak dapat dicapai dan dalam jangka pendek ? Apakah implementasi e-government harus ditunda untuk menghemat biaya infrastruktur dan menekan pengeluaran pemerintah ? Tentu tidak ada banyak manfaat lain yang akan turut  memberi kontribusi bagi masyarakat. Dalam jangka panjang return dari investasi terhadap e-government akan jauh melampaui biaya yang dikeluarkan untuk membangun, memanjemen, dan melakukan maintenance terhadap infrastrukturnya.

Master Plan TI

Implementasi dan pemanfaatan TI di lingkup pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan, untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Namun demikian, lembaga atau organisasi pemerintahan tidak bisa secara gegabah mengeluarkan investasi untuk implementasi Teknologi Informasi, perlu diperhitungkan cost dan benefit yang dihasilkannya. Organisasi membutuhkan semacam blue print yang sering disebut IT Master Plan atau IT Strategic Plan sebagai dasar organisasi dalam mengimplementasi TI. Maksud dari penyusunan Master Plan Teknologi Informasi adalah menjadi dasar bagi perencanaan dalam investasi dan implementasi TI, menjadi acuan implementasi jangka panjang dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung visi dan misi Pemerintah melalui penyusunan:

• Kerangka Pemikiran Dasar (e-Government Framework);

• Arsitektur Pengembangan (e-Government Architecture);

• Solusi Pentahapan Pengembangan (e-Government Roadmap);

• Rencana Proyek Implementasi (e-Government Implementation Plan).

IT Master Plan berisi pedoman kebutuhan sistem informasi seperti apa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa IT Master Plan harus sinkron dengan Business Process instansi tersebut. Pembangunan sistem yang ditulis dalam IT Master Plan merupakan Tools untuk membantu instansi dalam mencapai visi dan misinya.

Selain manfaat diatas, IT Master Plan akan menjadi dasar perencanaan dalam hal investasi dan implementasi teknologi informasi. Kedua, IT Master Plan bisa mengurasi resiko kegagalam sistem dalam implementasi teknologi informasi, seperti : – Sistem informasi yang dibangun tidak sinkron dengan kebutuhan / kepentingan instansi – Antar aplikasi yang dibangun tidak bisa diintegrasikan – Anggaran yang telah dikeluarkan tidak sesuai hasilnya dengan yang diharapkan – Sistem yang dibangun tidak memiliki standard yang sesuai degan standar industri yang semestinya.

Contoh Master Plan yang akan dibahas kalai ini adalah master plan e-government kota Surabaya

Master Plan TIK melingkupi beberapa bidang :

• ·         Pengelolaan Keuangan Daerah
• ·         E-SDM
• ·         E-Monitoring
• ·         E-Education
• ·         E-Office
• ·         E-Permit
• ·         E-Health
• ·         Media Centre
• ·         Simprolamas
• ·         Sistem Siaga Bencana

Dengan populasi sekitar 3 juta orang Surabaya menjadi kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kepadatan penduduk surabaya sendiri layak menjadikannya menerima status sebagai kota metropolitan. Secara administrasi kota Surabaya dipimpin seorang walikota dan wakil walikota yang mengkoordinasikan administrasi kotamdya dengan beberapa kecamatan yang dibawahi. Kecamatan sendiri akan terbagi lagi menjadi beberapa kelurahan yang lurah. Status camat dan lurah sendiri termasuk dalam jajaran PNS di lingkungan Pemkot.

 Napak tilas perintisan infrastruktur dan implementasi e-government di kota Surabaya telah dimulai semenjak tahun 2002, sebelum adanya basis hukum mengenai pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Baru di tahun 2003 muncul Keppres No.80 tentanf Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang di dalamnya tercantum mengenai lelang elektronik.

Penerapan e-government menjadi tulang punggung reformasi birokrasi kota Surabya yang diharapkan akan membawa angin kemajuan di masa yang akan datang. Pada masa bergulirnya program implementasi e-government kota Surabaya, ada dukungan yang sangat besat dan apresiasi mendalam dari Wakil menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Eko Prasojo.

Keefektifan implementasi e-government di kota Surabaya mendasari keputusan menjadikan Surabya sebagai pembanding implementasi e-government nasional. Untuk sementara ini dalam kepemimpinan walikota Tri Rismaharini, ada penekanan pada penggunaan e-government fata sektor keuangan daerah dan pelayanan masyarakat. Anggaran disusun menggunakan sistem e-budgeting mulai dari biaya perjalanan dinas hingga kebutuhan alat tulis-menulis di kantor pemerintah di masing-masing SKPD. Program ini menggunakan acuan SNI. Setiap dinas harus menggunakan e-budgeting dalam mengusulkan anggaran. 

Untuk merancang proyek-proyek perancanaan menggunaan e-project planning, dikerjakan secara swakelola hingga selesai. Walikota tingga membuat kontrak kerja bersama dengan kepala dinas.

Dalam hal e-procurement, sendiri pengadaan barang dan jasa proyek dengan anggaran lebih dari RP.100 juta akan langsung secara otomatis masuk ke dalam program e-procurement karena tentunya akan melewat proses lelang, program e-procurement akan mengatur jadwal, dan tata cara penawaran pelelangan barang dan jasa hingga selesai.

Tindakan Pemkot kota Surabaya yang enyediakan fasilitas internet gratis ke seluruh RT-RW memampukan semua program untuk diakses masyarakat.

Source/Sumber :

1.   Carter, Lemuria, & Belanger, France,2005,  The utilization of e-government services: citizen trust, innovation and acceptance factor, Pamplin College of Business, Virginia Polytechnic Institute & State University, 3007 Pamplin Hall, 0101, Blacksburg, VA 24061-0101, USA

2.   Bonsoen, Enrique, LOCAL E-GOVERNMENT 2.0: SOCIAL MEDIA AND CORPORATE TRANSPARENCY IN MUNICIPALITIES, Universidad de Huelva, Facultad de Ciencias Empresariales,

3.   Dardha Ndou, Valentina, 2004,E-Government for Developing Countries : Opportunities and Challenges Department of Business Administration, University of Shkoder, Albania

4.   www.musrenbang.surabaya.go.id

5.   www.surabaya.go.id

6.   C. Jain Palvia, Shailendra & S. Sharma Sushil,2011 E-Government and E-Governance: Definitions/Domain Framework and Status around the World , Long Island University, Brookville, USA

7.   www.kominfo.jatimprov.go.id